Network
Efisiensi itu, antara lain berkenaan anggaran hotel di Makkah, layanan katering dari sebelumnya tiga kali menjadi dua kali, selisih kurs dollar dari estimasi awal Rp15.300 menjadi Rp15.150, efisiensi biaya sewa pesawat dari USD33.950 menjadi USD32.743.
“Termasuk juga bersumber dari keberhasilan negosiasi biaya masyair yang dilakukan oleh Kementerian Agama dari yang awalnya SAR 5.656 menjadi SAR 4.567. Turun sigifikan, lebih SAR1.000,” papar Anna Hasbie.
“Ada juga penurunan living cost jemaah dari SAR 1.500 menjadi SAR 750,” sambungnya.
Terkait skema, hasil pembahasan panja menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah sebesar Rp49.812.700,26 (55,3%).
Baca Juga: Pasar Klithikan Notoharjo, Surga Belanja Barang Bekas di Kota Solo
Sementara penggunaan nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji sebesar Rp40.237.937 (44,7%).
“Skema ini berbeda dengan usulan pemerintah. Awalnya, pemerintah mengusulkan skema 70% Bipih dan 30% nilai manfaat. Sementara panja BPIH menyepakati 55,3% Bipih dan 44,7% nilai manfaat,” papar Anna Hasbie.
Artinya, kata dia lebih lanjut, penurunan Bipih yang dibayar jemaah berdampak pada naiknya penggunaan nilai manfaat. Dalam usulan awal pemerintah, nilai manfaat diusulkan hanya Rp5,9 triliun.
"Sementara dalam kesepakatan panja, nilai manfaat mencapai Rp8,09 triliun. Bahkan, seiring adanya kebijakan lunas tunda 2020 tidak menambah biaya pelunasan, ada penambahan kebutuhan nilai manfaat mencapai Rp845 miliar, sehingga totalnya mencapai Rp8,9 triliun,” sambungnya.
Baca Juga: Inshokuiki Resto Tawangmangu, Tempat Kuliner Kekinian Instagrammable dengan Pemandangan Alam Lawu
