BULAN Desember 2021, tepatnya tanggal 15, genap tiga tahun pasangan Juliyatmono - Rober Christanto memimpin Karanganyar, sejak dilantik 2018 silam.
Bagi Juliyatmono, kepemimpinan saat ini adalah periode kedua. Di periode pertama sebagai Bupati Karanganyar, 2013-2018, Juliyatmono berpasangan dengan Rohadi Widodo. Dan bagi Rober Christanto, jabatan sebagai wakil bupati adalah yang pertama.
Lantas, bagaimana penilaian partai partai politik melihat perjalanan tiga tahun kepemimpinan Juli-Rober di bumi berkah Karanganyar ini.
Bagi partai pengusung/pendukung tentu saja melihat yang positif, keberhasilan, dan yang baik-baik. Ini tentu saja berbeda dengan penilaian partai oposisi yang melihat dari sisi yang berbeda.
"Masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dalam tiga tahun kepemimpinan Bupati Juliyatmono dan Wakil Bupati Rober Christanto," kata Wakil Ketua DPRD Karanganyar Rohadi Widodo.
Rohadi menilai, penataan birokrasi yang masih sangat lamban menjadikan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki pekerjaan strategis sangat berdampak.
Demikian juga dengan penempatan beberapa personel dan pejabat yang tidak sesuai keahlian. Khususnya di Dinas Kesehatan, dari dinas sampai Puskesmas.
"Karena keahlian tidak sesuai maka mereka menjadi gagap, karena kapasistasnya memang tidak mampu. Apalagi dalam situasi pandemi, banyak yang kacau. Untungnya covid di Karanganyar tidak meledak,” tandas Rohadi.
Lambannya penataan birokrasi juga bisa dilihat dari banyaknya pelaksana tugas atau Plt di sejumlah OPD. Sehingga, pekerjaan yang strategis tidak berjalan maksimal. "Kondisi seperti ini tentu saja mempengaruhi capaian visi misi kepemimpinan."
Menurut koordinator DPD PKS Solo Raya tersebut, sektor infrastruktur yang menjadi visi misi utama pemerintahan Juliatmono-Rober justru mengalami kemunduran. Selama 3 tahun sektor infratruktur hampir sama sekali tidak tersentuh.
Hal ini, kata mantan Ketua DPD PKS Karanganyar itu, tidak sebagai dampak pademi covid, karena anggaran untuk pembangunan infrstruktur melalui APBD tersedia.
Hanya saja bupati memilih untuk membangun gedung atau monument yang sebenarnya tidak mendesak. Dampaknya, infrastruktur khususnya jalan di Karanganyar banyak yang rusak.
"Di DPU, presentase jalan yang rusak semakin banyak dibanding tahun sebelumnya. Ini saya kira kegagalan di sektor infrastruktur. Sedang di 2022 anggaranya sangat terbatas. Jadi sulit untuk bisa menuntaskan. Kesempatan hanya pada 2023 atau di tahun terakhir masa jabatan."
Soal THL atau tenaga harian lepas yang sehingga membebani anggaran. Seperti yang terjadi di Satpol PP yang menambah personil THL , sehingga over load, tidak efektif, dan banyak yang menganggur, sehingga harus didistribusikan ke kecamatan kecamatan.
Padahal di kecamatan sebenarnya tidak begitu membutuhkan. Demikian juga di RSUD dan Puskesmas serta BKD juga mengalami penambahan THL yang siginifikan. Tentu ini menjadi catatan tersendiri dari pengelolaan sumber daya manusia.
Jika Pemkab meiliki kemapuan untuk menambah THL, lebih dibutuhkan di sektor pendidikan. "Di sektor guru SD yang mengalami kekurangan justru tidak mendapatkan perhatian yang lebih. Selama ini jumlah Guru Wiyata Bhakti sangat terbatas, terlebih dari gajinya juga sangat kecil."
Lantas, bagaimana hubungan bupati dan wakil bupati? Rohadi melihat, hubungan bupati dan wakil bupati tidak saling sinergi. Padahal sinergisitas antara bupati dan wakil bupati itu penting untuk saling melengkapi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.