Network
KARANGANYARNEWS-Lantaran tidak punya kursi di parlemen, tujuh dari 14 partai politik di Karanganyar tidak memperoleh bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
Ketujuh parpol itu adalah Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
"Bantuan keuangan diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Karanganyar pada Pileg 2019 lalu. Masing-masing berlainan dari tujuh parpol itu,” ujar Kepala Badan Kesbangpol Bambang Sutarmanto di sela Penandatanganan berita acara bantuan keuangan partai politik di Ruang Podhang 1, Setda, Jumat (19/8).
Dari tujuh parpol yang punya kursi di DPRD, PDIP memperoleh bantuan keuangan (bankeu) paling besar, yakni senilai Rp 415.406.560, disusul Partai Golkar Rp 394.813.440. Kemudian PKS Rp 174.447.200. PKB Rp 136.856.800, Partai Gerindra Rp 107.660.320, PAN Rp 97.590.880, dan Partai Demokrat Rp 72.993.920.
"Bantuan keuangan ke parpol berdasar indeks. Tahun 2020, satu suara setara indeks Rp 2.287. Sedang di 2021 naik menjadi Rp 2.720. Dengan demikian, ada kenaikan Rp 433 per suara," kata Bambang.
Dikatakan, peruntukkan bantuan keuangan ke parpol, lanjut dia, 60 persen harus dipergunakan untuk pendidikan politik masyarakat dan sisanya 40 persen untuk pembiayaan kesekretariatan partai politik. Untuk LPJ penggunaan bantuan keuangan harus sudah dilaporkan maksimal pada tanggal 10 Januari 2022.
Ketua DPC PDIP Karanganyar, Bagus Selo mengatakan, selama ini biaya operasional partai politik sebagian besar masih mengandalkan iuran anggota. "Bantuan dari APBD saja tidak cukup, meski, PDIP memperoleh kursi terbanyak di Pileg 2019, yakni 14 kursi," tandasnya.
Menurut dia, dari tahun ke tahun biaya politik parpol cenderung naik bahkan hingga dua kali lipat. "Tahun ini bantuan memang naik. Tapi hanya sedikit, itupun tidak signifikan," kata Bagus.
