Network
KARANGANYARNEWS-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bakal direvisi
Sejumlah anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berkunjung ke Pemprov Jawa Tengah untuk belajar pengelolaan LKM serta menginventarisasi persoalan sebagai bahan revisi undang undang LKM tersebut.
Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komite IV DPD Casytha A Kathmandu itu diterima Gubernur Ganjar Pranowo. Hadir pula Kepala OJK Jateng, jajaran OPD serta perwakilan LKM di Jawa Tengah.
"Kenapa kami memilih Jawa Tengah, karena di sini LKM terbanyak di Indonesia. Ada 121 LKM atau 54 persen dari total LKM se Indonesia yang terdaftar dan eksis di masyarakat," kata Casytha.
Selain itu, lanjut dia, LKM di Jawa Tengah juga telah berperan dalam berbagai persoalan keuangan bagi pelaku usaha kecil menengah.
Untuk itulah, pihaknya ingin belajar dan mendiskusikan terkait LKM di Jawa Tengah sebagai dasar dalam perubahan undang undang LKM tersebut.
"Harapannya hasil dari sini bisa kita jadikan dasar dalam perubahan undang undang LKM yang kita susun nanti. Kami memang konsen soal LKM ini mengingat banyak potensi yang bisa dikembangkan dari sini," ucapnya.
Gubernur Ganjar Pranowo mengakui, LKM di Jawa Tengah memang paling banyak terdaftar. Itu tidak lepas dari komitmen Pemprov Jawa Tengah untuk membantu usaha kecil, khususnya dari akses modal.
"Kan akses modal bisa didapat dari mana saja, termasuk model koperasi, lembaga pembiayaan dan lainnya. Kan jumlahnya banyak, termasuk kemarin yang ramai itu pinjaman online. Kami mencoba menertibkan itu dengan cara legalisasi ke OJK," kata Ganjar Pranowo.
