Network
KARANGANYARNEWS-Perumahan menjadi salah satu sektor yang memiliki efek ganda, baik backward (ke belakang) maupun forward (ke depan) linkage. Pengaruh perumahan yang sangat luas diharapkan mampu membantu memulihkan ekonomi nasional, terutama pada saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.
Setiap input di sektor perumahan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan perekonomian pada sektor lainnya baik secara langsung, tidak langsung maupun dampak terinduksi, seperti pada sektor perdagangan, pendidikan, jasa, kesehatan, industri, dan puluhan sektor lainnya.
Secara spesifik, dampak pertumbuhan sektor perumahan akan memengaruhi kurang lebih 140-174 industri turunan, seperti industri material bahan bangunan, genteng, semen, paku, besi, kayu, dan lain sebagainya, serta melibatkan 3.500-an Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Pada tataran makro, perkembangan sektor perumahan juga menghasilkan outcome yang dapat mendorong penyerapan tenaga kerja hingga 4,23 juta orang. Outcome lainnya berupa peningkatan kualitas hidup dari sisi pendidikan dan kesehatan akibat terbangunnya rumah yang layak dan terpeliharanya fasilitas pendukung, serta penurunan biaya biaya akibat terbangunnya dan terpeliharanya fasilitas pendukung.
Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar International Trade and Analysis Policy Studies (ITAPS), Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) secara virtual, baru-baru ini, yang diikuti Direktur Keuangan PPDPP Arief Rahman Hakim dan para stake holder perumahan Indonesia.
FGD itu merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian berjudul Kajian Dampak Sosial Ekonomi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 2021. Penelitian itu merupakan kerjasama antara ITAPS FEM IPB dengan PPDPP Kementerian PUPR. Tujuan untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi penyaluran dana FLPP yang dilakukan PPDPP terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui bank dan Pengembang.
Dalam FGD juga memaparkan survei dari Bank Indonesia triwulan IV tahun 2020, dimana fasilitas KPR (Kredit Pemilikan Rumah) menjadi sumber pembiayaan utama bagi konsumen (75,31%) dalam melakukan pembelian properti residensial. Itu menunjukkan, hingga saat ini, pembiayaan/kredit perumahan menjadi layanan yang sangat krusial untuk mendukung masyarakat dalam mengakses kebutuhan dasar terhadap rumah layak huni.
Direktur Keuangan PPDPP Arief Rahman Hakim mengatakan, sejak pembentukannya hingga akhir 2020, PPDPP telah menyalurkan 764.856 unit melalui FLPP di tahun 2015-2019. Selanjutnya, sebanyak 71,37 persen diantara rumah layak huni tersebut merupakan rumah bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"PPDPP dan aktivitasnya memiliki kontribusi penting menyukseskan program pembangunan sejuta rumah per tahun sesuai rencana strategis Kementerian PUPR," kata Arief Rahman Hakim.
