Network
KARANGANYARNEWS-Forum Solidaritas Kemanusiaan (FSK) menilai, penghapusan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 dikhawatirkan menurunkan kepercayaan dan menimbulkan prasangka publik bahwa pemerintah tidak transparan dalam penanganan virus tersebut.
Demikian juga dengan pernyataan Menteri Perdagangan M. Lutfi yang menyebutkan tes PCR dan/atau antigen yang menjadi syarat masuk mal selain kartu vaksin. FSK khawatir, aturan baru itu bakal memicu resistensi publik karena menambah berat beban perekonomian.
Karena itu, forum solidaritas tersebut berharap, pemerintah mengkaji kembali aturan baru ini. Menilik perjalanan penilaian publik setahun terakhir, tren angka kepercayaan cenderung landai-turun.
"Kepercayaan publik adalah modal sosial yang sangat menentukan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi,” kata anggota FSK Bidang Media dan Komunikasi Fristian Griec, Rabu (11/8/2021).
Dikatakan, FSK yang terdiri dari tokoh bangsa dan beragam latar belakang menjadi mitra pemerintah agar berbagai kebijakan yang ditetapkan benar-benar menjawab aspirasi masyarakat. Masukan bagi pemerintah, termasuk menilai kebijakan pemerintah saat ini, juga patut diapresisi dengan pertimbangan untuk menjaga titik equilibirium antara sektor kesehatan dan ekonomi.
"PPKM Berlevel yang disertai berbagai pelonggaran bertahap seperti yang dijalankan saat ini menjadi “jalan tengah” yang tepat untuk menjaga keduanya pada titik yang seimbang," kata Fristian yang juga seorang jurnalis.
Dewan Pengarah FSK)l sekaligus Guru Besar Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Prof Jamal Wiwoho menilai, kebijakan pemerintah terkait PPKM sangatlah tepat. Sebab, PPKM Level 4 yang diterapkan sejak 3 Juli yang diperpanjang hingga 16 Agustus 2021 itu mampu meminimalisir angka Covid-19 di Indonesia, khususnya Jawa-Bali.
Menurut Prof Jamal, pandemi covid-19 sangat berpengaruh pada banyak sektor, baik ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. Karena itu, pemerintah harus kembali menggerakan ekonomi rakyat. Semua sektor harus beralih, dari face to face sekarang memanfaatkan digital.
Untuk sektor pendidikan, kata dia, sebelum PPKM Level 4 diterapkan, ada keputusan bersama para menteri yang meminta segera kampus dan sekolah bisa dibuka tatap muka. Syaratnya ada rekomendasi dari Satgas Covid-19 dengan syarat yang ketat, yaitu tidak zona merah, tidak di wilayah PPKM.
