Network
KARANGANYARNEWS-Ketua DPC Peradi Karanganyar Dr Kadi Sukarno SH MH menginstruksikan para anggota untuk melayani bantuan hukum gratis kaum lemah melalui pos bantuan hukum (PBH) yang dibentuk asosiasi pengacara tersebut.
"Layanan bantuan hukum gratis bagi kaum lemah ini wajib, setidaknya tiga kasus dalam setahu. Jika tidak dilaksanakan, akan ada sanksi skorsing," kata Kadi Sukarno.
Hal itu dikatakan Kadi Sukarno usai dilantik sebagai Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Advocat Indonesia / DPC Peradi Karanganyar oleh ketua DPN Peradi Otto Hasibuan, di gedung DPRD Karanganyar, Rabu (15/12/2021) malam.
Hadir pula dalam pelantikan itu, Bupati Karanganyar Juliyatmono, Wakil Ketua DPRD Toni Hatmoko, pimpinan ormas, dan sejumlah pengurus dan anggota DP Peradi Karanganyar, dan sejumlah kolega lainnya.
Lebih lanjut Kadi Sukarno mengatakan, kewajiban para pengacara anggota Peradi untuk memberi layanan bantuan hukum gratis bagi kaum lemah itu semata-mata instruksi dari dirinya, tapi sudah menjadi komitmen Peradi pusat dalam membela kaum marjinal yang selama ini tidak tersentuh oleh hukum, sehingga instruksi itu harus diamankan.
Dengan begitu, kata Kadi Sukarno, kaum lemah, khususnya warga Karanganyar, yang merasa hak-haknya terampas dan dirugikan dan tidak memiliki kemampuan finansial mencari kuasa hukum, maka DPC Peradi Karanganyar wajib hadir memberi pembelaan secara gratis melalui pos bantuan hukum (PBH).
“Dan komitmen dari DPN Peradi, tugas PBH bukan sekadar mendampingi klien kaum lemah secara formalitas saja, namun diwajibkan membela hingga klimak klien yang dibela bisa menang,” tegas dia.
Sementara itu dalam pelantikan, Bupati Karanganyar Juliyatmono merasa bangga dan memberi apresiasi atas kehadiran DPC Peradi di Karanganyar berikut para pengurus.
“Kepada Bapak Otto Hasibuan kami senang dan bangga DPC Peradi hadir di bumi berkah Karanganyar. Semoga DPC Peradi Karanganyar sukses dsn terus berkomitmen membela kaum marginal,” ungkapnya.
