KARANGANYARNEWS - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1443 H/2022 M senilai Rp45.053.368,00.
Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu, 16 Februari 2022, tentang Penjelasan Persiapan Pelayanan dan Usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1443H/2022M.
Menag mengatakan, kebijakan komponen Bipih diambil dalam rangka menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji di masa yang akan datang.
Baca Juga: Skandal Seks 8 ABG, Bupati Wonogiri Bersikukuh Seret ke Ranah Hukum
“Keseimbangan tersebut dimaksudkan agar jemaah tidak terlalu terbebani dengan biaya yang harus dibayar, mengingat sudah dua tahun melakukan pelunasan Bipih. Namun di sisi lain juga harus menjaga prinsip istita’ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya,” paparnya.
Usulan Kemenag ini sudah disampakan kepada Komisi VIII DPR RI melalui Surat Nomor MA/042/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal Usulan BPIH Reguler dan Khusus 1443H/2022M.
Adapun untuk BPIH reguler, ada dua komponen, yakni komponen dibebankan langsung kepada jemaah haji dan komponen dibebankan kepada dana nilai manfaat (optimalisasi), dana efisiensi haji, dan sumber lain yang sah.
Komponen BPIH dibebankan langsung kepada jemaah disebut dengan Bipih.
Baca Juga: Kisah Misteri Wanita Melahirkan Dibantu Suster di Rumah Sakit yang Sudah Lama Kosong
Sementara komponen dibebankan kepada dana nilai manfaat (optimalisasi), dana efisiensi haji, dan sumber lain yang sah disebut pembiayaan tidak langsung (bantuan).
Pada 2022, BPIH untuk jemaah haji reguler bersumber dari dana nilai manfaat (optimalisasi), dana efisiensi, dan sumber lain yang sah diusulkan sebesar Rp8.994.750.278.321,83.
“Untuk komponen biaya penerbangan haji, disusun per embarkasi dengan memerhatikan jarak (dekat/jauh) dari masing-masing embarkasi ke Arab Saudi,” jelas Yaqut Cholil Qoumas, dilansir dari laman resmi Kementerian Agama RI, kemenag.go.id.
Lebih lanjut pihaknya mengatakan, pemerintah mengedepankan prinsip rasionalitas, kewajaran harga, dan kualitas layanan dalam pembiayaan komponen BPIH.
Adapun untuk komponen operasional di dalam negeri, biaya haji disusun sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) ditetapkan Menteri Keuangan.
Baca Juga: Primbon Jawa; Ini Alasannya, Kamis Wage Harus Berwirausaha Perairan
Sementara untuk komponen di Arab Saudi, dasar pembiayaannya menggunakan Ta’limatul Hajj Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
“Pemerintah mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam menentukan komponen BPIH, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana baik dengan biaya yang wajar,” ucap Yaqut Cholil Qoumas.
Menag menambahkan, penyusunan BPIH ini tetap mempertimbangkan hasil evaluasi internal dan eksternal, terutama rekomendasi hasil pengawasan DPR dalam penyelenggaraan ibadah haji 1440 H/2019 M.
“Mohon kiranya usulan BPIH tahun 1443 H/2022 M tersebut dapat segera dibahas bersama antara Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI dengan Panja BPIH Kementerian Agama,” imbuhnya. ***