Network
KARANGANYARNEWS - Sejumlah calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di 19 kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah (Jateng) terancam tak dilantik. Para peserta pemilihan umum (Pemilu) 14 Februari 2024 lalu itu menjadi korban dari sistem aturan partai.
Mereka pun berkumpul di salah satu hotel kawasan Kota Solo, merapatkan barisan melawan aturan sistem Komandan Te yang hanya diberlakukan di Jateng, Sabtu, 20 April 2024.
Para caleg berasal dari wilayah Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, Kota Semarang, Kendal, Batang, dan kota-kota lain di Jawa Tengah membentuk barisan perlawanan 'Banteng Soca Ludiro Jawa Tengah'.
Baca Juga: Pilkada Sukoharjo, Gerindra Siap Koalisi dengan PDIP
Ketua Banteng Soca Ludiro Jawa Tengah, Yudi Kurniawan atau biasa disapa Wawan Mulung, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari DPP terkait PP Nomor 1 Tahun 2023 DPD PDIP. PP itu mengatur sistem Komandan Tempur (Komandan Te).
"Kami akan mendesak untuk segera ditetapkan. Kami akan memperjuangkan hak-hak kami sebagaimana yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), suara terbanyak yang dilantik," kata Wawan Mulung.
"Munculnya PP 03 Tahun 2024 dari DPP PDI Perjuangan yang merupakan langkah kami mengajukan gugatan, protes keras, dan kami menghadap DPP. Di situ dilakukan sidang di Mahkamah Partai yang dipimpin langsung oleh Pak Komarudin Watubun," sambungnya.
Baca Juga: Kapolda Ahmad Luthfi Didorong Ramaikan Pilgub Jateng, Maju Cagub
Wawan Mulung menambahkan, keluhan datang dari caleg PDIP yang mendapatkan suara tinggi, namun terancam tak dilantik dari Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, dan Klaten.
