Network
KARANGANYARNEWS-Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta mengalokasikan anggaran senilai Rp 40 miliar untuk sektor perumahan, tahun ini.
Rinciannya, Rp 3,68 miliar untuk rehab bagi 164 unit rumah @ Rp 20 juta, anggaranya dari dana alokasi khusus (DAK) pemerintah pusat. Kemudian, Rp 12,65 miliar bagi 253 unit rumah @ Rp 50 juta. Dalam program ini, Pemkot membangun rumah baru di kawasan Mojo, Solo utara.
Lalu dana senilai Rp 5 miliar untuk rehab 250 unit rumah masing-masing Rp 20 juta dari APBD. Terakhir, program bantuan stimulan perumahan swadaya (BDPS) dari pusat senilai Rp 20 miliar untuk rehab 1.000 rumah masing-masing Rp 20 juta.
Umi Barokah, pejabat fungdional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Perumahan KPP Kota Surakarta mengatakan, selain membantu dana, dinas juga melakukan pendampingan bagi warga yang menerima bantuan program rumah tidak layak huni (RTLH).
Mulai dari pencairan dana, penyusunan rancangan anggaran biaya (RAB), pengukuran, hingga desain rumah. "Selain dari pemerintah, beberapa lembaga juga membantu pemerintah kota untuk program rehab rumah tidak layak huni," kata Umi.
Hal itu dikatakan di sela penyerahan dana bantuan rumah tidak layah huni (RTLH) 2021, di kantor Kadin Surakarta, Jumat (23/7/2021), dari panitia Solo Bersama Selamanya (SBS) senilai Rp 75 juta bagi lima penerima manfaat masing-masing senilai Rp 15 juta.
Hadir dalam kesempatan itu, pembina SBS Gareng S Haryanto, kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Solo Nugroho Joko Presetyo berikut para penerima manfaat. Ada pun dana untuk rehab RTLH itu bantuan dari Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Surakarta.
"Kami berharap bantuan rehab rumah tidak layak ini manfaatnya benar benar dirasakan penerima," kata kepala Kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Solo, Nugroho Joko Prasetyo, sekaligus ketua BMPD Surakarta.
Hal senada juga dikatakan pembina SBS Gareng S Haryanto sekaligus ketua Kadin Surakarta. "Semoga apa yang kami lakukan bisa diikuti lembaga lainnya, sehingga akan banyak rumah di Solo yang layak huni," kata Gareng.
