Network
KARANGANYARNEWS - Program Kartu Prakerja Gelombang 18 telah dibuka dan ditargetkan bagi 800.000 penerima dari seluruh wilayah Indonesia. Terbukti diminati dan memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah terus melanjutkan program Kartu Prakerja seiring upaya meningkatkan kualitas agar memberikan dampak optimal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan pimpinan KPK mengapresiasi Kemenko Perekonomian dan manajemen pelaksana program Kartu Prakerja yang terus memperbaiki tata kelola program Kartu Prakerja, mengikuti aturan, menetapkan SOP, transparan, persaingan terbuka dan insentif sampai ke penerima.
"Seluruh rencana aksi dan saran KPK juga telah diimplentasikan. Pimpinan KPK juga menyampaikan bahwa program Kartu Prakerja menjadi contoh best practice dalam mengelola suatu program besar dengan lingkup 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan meminimalisasi banyak persoalan. Program ini dapat menjadi pilot project bagi program-program lainnya," ungkapnya di Jakarta, Kamis, 19 Agustus 2021.
Baca Juga: Yerin Eks GFriend Debut Akting Bareng Yonghee, Bintangi The Witch Shop: Reopen
Melansir laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, kominfo.go.id, kuota program Kartu Prakerja per provinsi dibobot menurut jumlah pengangguran, kasus Covid-19 dan lowongan pekerjaan sama seperti sebelumnya.
Mempertimbangkan aspek pemerataan, ke depannya kuota akan dibagi secara proporsional.
Program ini inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Sosialisasi program ini juga semakin baik, terbukti pada 2020 penerima program Kartu Prakerja dari wilayah Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua relatif kecil, namun di semester I 2021 mengalami peningkatan signifikan.
Pendaftar Program Kartu Prakerja terbuka bagi semua WNI 18 tahun ke atas, baik pencari kerja, lulusan baru, korban PHK, karyawan maupun pelaku wirausaha, namun tidak sedang mengikuti pendidikan formal, tidak tercatat di DTKS Kemsos, bukan penerima BSU, BPUM, bukan TNI/Polri, ASN, kepala desa/perangkat desa, komisaris BUMN/BUMD, anggota DPR, DPRD.
