Network
KARANGANYARNEWS.COM- Kebijakan PPKM Darurat akan berlaku mulai 3-21 Juli di 74 kota Jawa Bali. Sebanyak 48 kota wajib menerapkan aturan lebih ketat, salah satunya Yogyakarta.
Padahal, sepanjang Juni lalu kawasan Malioboro yang merupakan kawasan wisata membebaskan pengunjug bebas keluar masuk? Bagiamana nasib Malioboro dengan PPKM Darurat ini?
“Kami masih menunggu aturan teknis PPKM Darurat. Jadi sikap kami terhadap Malioboro belum ada rencana penutupan,” kata Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Kamis (1/7/2021).
Heroe menambahkan jika PPKM Darurat merujuk destinasi wisata, maka Malioboro tidak masuk dalam kategori tempat wisata. Wisatawan datang ke Malioboro untuk menikmati suasana, kuliner, dan belanja.
Dia mengungkapan atas kebijakan PPKM Darurat itu, pihaknya sudah menyiapkan strategi agar Malioboro bebas dari penyebaran Covid-19. Dengan demikian, wisatawan dan pelaku usaha wisata di kawasan Malioboro benar-benar clear dan dalam kondisi sehat.
“Nanti ada penyekatan di lokasi parkir. Kalau wisatawan tidak membawa surat keterangan sehat, surat tes swab, atau bukti lain ya dilarang masuk Malioboro,” jelas Heroe yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kota Yogyakarta.
Namun, dia mengakui penyebaran Covid-19 sudah masuk di kawasan Malioboro. Haroe menyebut kasus Covid-19 di kawasan Ketandan yang dikenal sebagai kampung pecinan di Malioboro.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X menegaskan pihaknya akan mengikuti pemerintah terkain kebijakan PPKM Darurat. Pihaknya bahkan telah menyiapkan anggaran penanganan Covid-19.
“Kami akan menunggu surat resminya dulu (PPKM Darurat), baru setelah itu melangkah. Saya kira ini bagus untuk merespon tingginya kasus Covid-19 di Yogyakarta,” ujar Sultan.
