Network
KARANGANYARNEWS-Masalah yang wajib dibenahi terkait kondisi Fintech di Indonesia adalah perlindungan konsumen, termasuk perlindungan data, soal infrastruktur yang secara teknis memberi jaminan bahwa Fintech itu fungsional dan dapat digunakan secara praktis oleh masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan hal itu ketika membuka Annual Members Survey (AMS) 2021, Kamis (24/3/2022) yang digelar Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) secara virtual.
Menkeu berharap, AFTECH terus memegang komitmen untuk terus bersinergi dan kolaborasi baik dengan seluruh penyelenggara sektor jasa keuangan serta mendorong upaya dalam mempercepat digitalisasi dan mendukung pemulihan ekonomi Indonesia.
AFTECH juga diharapkan bisa meminimalkan kesenjangan digital terutama bagi kelompok rentan dan kurang terlayani yaitu kelompok perempuan, pemuda dan terutama masyarakat di daerah yang masih tertinggal.
"Semoga hasil AMS 2021 menjadi bahan diskusi yang produktif dan memberi kontribusi positif bagi perbaikan ekosistem finansial teknologi di Indonesia,” ujar Ibu Sri Mulyani dalam siaran pers, Rabu (30/3/2022).
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, ekonomi keuangan digital di Indonesia berkembang sangat cepat. Ini bukti sinergi dan kolaborasi antara Bank Indonesia, perbankan perusahaan jasa sistem pembayaran, AFTECH, serta e-commerce yang sangat luar biasa dalam mendukung, mempercepat dan terus memajukan ekonomi keuangan digital Indonesia.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menambahkan, enguatan fintech sangat relevan dengan kondisi akhir-akhir ini. Dimana fintech menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat dan memberi akses dalam pembiayaan yang lebih cepat, murah, dan servis yang lebih bagus.
Komitmen nasional dalam digitalisasi dapat mendukung sumber-sumber ekonomi terbaru. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu di garis bawahi, yakni perkembangan digital di sektor keuangan tidak bisa terpisah dari perkembangan digital ekosistem ekonomi.
"Edukasi masyarakat harus menjadi prioritas supaya masyarakat bisa paham produk sesuai dengan profil masing-masing," kata Wimboh Santoso.
Ketua Dewan Pengawas AFTECH, Rudiantara mengatakan, capaian fintech di Indonesia cukup tinggi. Hal itu antata lain ditunjukkan oleh nilai transaksi uang elektronik yang meningkat 58,5% (y-o-y) menjadi lebih IDR 35 triliun di akhir 2021.
Dari capaian itu, adopsi Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) telah melampaui target 12 juta merchants sebelum tenggat waktu akhir 2021, penyaluran pinjaman melalui fintech pendanaan bersama ke lebih dari 13,47 juta rekening peminjam senilai kurang lebih IDR 13,6 triliun di bulan Desember 2021, serta peningkatan pemanfaatan fintech untuk berinvestasi di pasar modal, dan perdagangan aset digital.
Dalam ringkasan eksekutif Laporan Survey Aggota Tahunan AFTECH AMS tahun 2021, Indonesia menyumbang 23% dari seluruh perusahaan fintech di Asia Tenggara. Perkembangan ini, dikombinasikan dengan potensi industri fintech Indonesia, yang telah menarik minat investor. Secara akumulatif, jumlah investasi pada industri fintech di Indonesia mencapai USD 904 juta atau 23% dari total akumulasi investasi pada industri fintech di Asia Tenggara tahun 2021.
Selain menunjukkan signifikansi industri fintech dalam menarik investasi, angka statistik tersebut juga menunjukkan peran fintech yang signifikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masa depan bagi Indonesia.
“Survei yang dilakukan terhadap anggota AFTECH merupakan variable kunci atas aspirasi yang disampaikan untuk diterapkan dalam pembentukan aturan yang lebih pas disesuaikan juga dengan kode etik yang berlaku serta kebutuhan kebutuhan lain terhadap fintech agar mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat," kata Rudiantara.
Ketua Umum AFTECH, Pandu Sjahrir menambahkan, laporan survei tahunan anggota AFTECH 2021 dan seluruh temuannya diharapkan dapat menyediakan landasan bagi diskusi dan kolaborasi lebih lanjut antara seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini.
