Network
KARANGANYARNEWS-World Health Organization (WHO) mengecam pemerintah Indonesia, terkait kebijakan vaksinasi gotong royong berbayar.
Kritikan itu disampain Kepala Unit Program Imunisasi World Health Organization (WHO) Ann Lindstrand dalam situs resmi organisasi kesehatan dunia itu.
Lindstrand mengatakan, setiap orang memiliki hak yang sama untuk bisa mengakses vaksin Covid-19. Sehingga, pembayaran dalam bentuk apapun akan menimbulkan masalah akan akses dan etika.
Dalam situasi pandemi seperti ini, menurut dia, semua negara butuh cakupan vaksinasi yang luas yang bisa menjangkau semua pihak yang rentan (akan corona virus)," kata Lindstrand dikutip dari situs resmi WHO, Kamis (15/7/2021).
Karena itu, pihaknya menilai program vaksinasi Covid-19 berbayar tidaklah tepat. Jika anggaran yang menjadi masalah, kata dia, saat ini banyak lembaga yang memberikan bantuan pengadaan vaksin secara gratis.
Contohnya, kerja sama internasional seperti dengan COVAX Facility di bawah WHO juga sudah memberi jatah vaksin gratis kepada negara yang membutuhkan. Meski pengiriman dan logistik penyimpanan vaksin membutuhkan dana, dana itu bisa didapat lewat bantuan berbagai lembaga internasional, misal Bank Dunia.
Dikatakan, ada pasokan vaksin dari COVAX melalui kolaborasi UNICEF, WHO, dan lain-lain. Tentu mereka memiliki akses vaksin yang gratis hingga 20 persen dari populasi yang didanai para penyandang kerja sama COVAX.
"Jadi sama sekali tidak dipungut pembayaran dalam pelaksanaannya," kata Lindstrand, seperti dikutip dalam situs resmi WHO.
