KARANGANYARNEWS - Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyebut suhu udara di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) semakin panas. Temperatur rata-rata di kedua wilayah ini mengalami tren kenaikan selama 30 tahun terakhir.
Kenaikan itu tidak terjadi secara merata, namun tengah wilayah daratan mengalami kenaikan lebih tinggi ketimbang pesisir.
Kondisi demikian terjadi selain karena peningkatan emisi gas rumah kaca, juga diakibatkan tingginya laju perubahan penggunaan lahan.
Mengacu pada Perjanjian Paris, kata Dwikorita Karnawati, seluruh negara diharuskan membuat kebijakan dan aksi iklim untuk mencegah suhu bumi tidak melewati ambang batas dua derajat Celsius dan berupaya maksimal untuk tidak melewati ambang batas 1,5 derajat Celcius dibandingkan masa praindustri.
Baca Juga: Jelang Penutupan PON XX Papua 2021, Menpora Zainudin Amali: Lancar, Tak Ada Gangguan
"Secara mikro di kawasan Gunung Merapi, kenaikan suhu udara di sekitar wilayah Merapi ada tren kenaikan selama 30 tahun sebesar 0,7 derajat Celsius. Selain di kawasan Gunung Merapi, tren suhu di perkotaan dipantau dari stasiun menunjukkan tren kenaikan temperatur khusus Kota Yogyakarta dari tahun 2007. Ternyata memang ada korelasi khusus antara penutup lahan dengan kenaikan suhu," ungkap Dwikorita Karnawati, saat mengunjungi kawasan Bendungan Kali Gendol, Yogyakarta, baru-baru ini.
Analisis itu diambil dari hasil pengumpulan data rata-rata suhu udara selama 30 tahun sejak 1990.
Saat ini BMKG tengah mengupayakan pengumpulan data lebih jauh ke belakang, yakni selama kurun waktu 50 tahun guna melihat signifikasi perubahannya.
Dwikorita Karnawati mangatakan, secara ekologis, kawasan lindung Gunung Merapi memengaruhi kondisi terutama kualitas lingkungan secara luas di wilayah Yogyakarta serta Jawa Tengah.
Artinya, kawasan lindung Gunung Merapi berperan besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah.
"Jika kawasan ini rusak, maka akan memengaruhi kemampuan kawasan di sekitarnya dalam hal adaptasi perubahan iklim," ujarnya, dilansir dari laman resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, bmkg.go.id, Kamis, 14 Oktober 2021.
Menurut Dwikorita Karnawati, tren peningkatan suhu udara seperti ini juga terjadi di kota-kota besar lainnya.
Baca Juga: Jokowi Lantik Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN
Oleh karena itu, tren tersebut harus direspons semua pihak karena bisa membawa dampak pada keberlangsungan hidup manusia.
Khusus wilayah Yogyakarta, komponen ekologis di kawasan lindung Gunung Merapi harus menjadi perhatian serius, terutama perubahan penutup lahan.
Ditegaskan Dwikorita Karnawati, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat harus melakukan upaya-upaya mitigasi sebagai bentuk tanggung jawab serta kepedulian terhadap kualitas lingkungan.
Sementara itu, Kepala BIG, Muh Aris Marfai, mengatakan hasil analisis dilakukan BMKG dan BIG nantinya dapat digunakan oleh keraton secara luas dalam pengelolaan kawasan Gungung Merapi dan kawasan Kagungan Dalem dan kebijakan pengelolaan kawasan Kagungan Dalem.
Tindak lanjut lainnya, lanjut dia, adalah membangun komunikasi intensif dengan Provinsi Jawa Tengah, termasuk dalam sharing data yang diperlukan dalam analisis perubahan penutup lahan pada Kawasan Gunung Merapi.
Adapun GKR Mangkubumi menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi penutup lahan di kawasan Merapi.
Baca Juga: Primbon Jawa, Inilah Aura Penarik Simpati Rabu Pahing
Situai ini, kata dia, juga menjadi perhatian utama Keraton Yogyakarta, baik di kaki Gunung Merapi atau di aliran sungai dan di sempadan sungai yang saat ini kondisinya sangat memrihatinkan dan tertutupnya aliran air yang mengakibatkan hilangnya air.
GKR Mangkubumi menyebut kawasan Gunung Merapi secara administrasi ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga sebagian besar ada di Provinsi Jawa Tengah.
Karenanya, keraton akan melakukan komunikasi dengan Provinsi Jawa Tengah terkait situasi dan kondisi kekinian kawasan Gunung Merapi.
"Semoga ini juga menjadi concern (perhatian-red) dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena kondisi di Klaten dan Magelang juga sudah memrihatinkan. Hasil ini tentunya akan menjadi support (dukungan-red) membangun kesepakatan kami dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, dan kami mempunyai pijakan dalam pengelolaan penataan di kawasan Gunung Merapi," ujarnya. ***