KARANGANYARNEWS - Seluruh pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara serentak resmi menggunakan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) sejak Rabu, 3 Januari 2023.
Penggunaan EV di lingkungan Kementerian BUMN ini ditandai peresmian yang dilaksanakan di lobi Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.
Penggunaan EV sebagai kendaraan dinas menjadi langkah strategis transisi energi di ekosistem BUMN.
Pada kesempatan ini, Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan sejumlah langkah akan dilakukan dalam rangka mengakselerasi transisi energi.
Baca Juga: Pasar Klithikan Notoharjo, Surganya Belanja Barang Bekas Terlengkap di Solo
Langkah pertama, mengadopsi kendaraan listrik untuk seluruh pejabat eselon I dan II Kementerian BUMN untuk menggunakan EV.
Alih-alih membeli, seluruh EV digunakan di lingkungan Kementerian BUMN dengan sistem sewa.
Langkah selanjutnya, kata Erick Thohir, adopsi EV ini tidak hanya di tingkat kementerian, komitmen untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai sarana operasional juga digaungkan di direksi BUMN.
Langkah-langkah ini sejalan dengan amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022, yakni tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Baca Juga: Lawang Sewu, Wisata Sejarah Semarang yang Kaya Cerita nan Instagramable
Penggunaan EV secara langsung memberikan penghematan signifikan dibandingkan dengan kendaraan konvensional.
Jika ditinjau dari pagu fasilitas SBM APBN untuk kendaraan listrik, terdapat penghematan sekitar 60 persen.
Kampanye penggunaan EV sebagai kendaraan operasional, menurut Erick Thohir tidak terlepas dari kebijakan besar Indonesia untuk memimpin di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) di mana Indonesia saat ini sedang memacu transisi energi konvensional ke EBT.
Salah satu program akselerasi EBT adalah diwujudkan lewat sistem kelistrikan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Di IKN, pemerintah membangun solar panel berkapasitas 50 MW dan akan dikembangkan menjadi 80 MW. Artinya, IKN akan jadi kota pertama di Indonesia sepenuhnya menggunakan listrik hijau.
Baca Juga: PDIP Solo Sayangkan Spesimen Surat Suara cuma 2 Kolom Capres-Cawapres
Pemerintah beberapa waktu lalu juga telah meresmikan PLTS Terapung Cirata berkapasitas 192 MWp. Proyek dikerjasamakan dengan Masdar itu menjadi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara.
"Sebenarnya 145 MW, namun ada hitungannya itu 192 MW peak (MWp). Dengan kelebaran 20 persen, itu bisa menuju 800 MW. Itu lumayan, belum lagi hidronya," kata Erick Thohir, dilansir dari laman Kabar BUMN.
Secara garis besar, ia menegaskan proyek energi baru dan terbarukan harus punya manfaat besar bagi negara, utamanya menjaga agar tarif listrik tidak memberatkan masyarakat.
"Hal seperti ini yang harus dijaga, makanya transisi energi kita mundur sepuluh tahun dibandingkan negara lain karena kita baru menjadi negara industri di era Pak Jokowi ini," tukasnya. ***