KARANGANYARNEWS - Tiga hari menjelang pemungutan suara Pemilu 2024, masyarakat dihebohkan dengan perilisan film dokumenter berjudul Dirty Vote pada Minggu, 11 Februari 2024.
Masyarakat dapat menyaksikan film Dirty Vote melalui kanal YouTube di channel apapun yang menayangkannya. Dari pantauan KaranganyarNews, film dokumenter tersebut sudah ditonton lebih dari 3 jutaan kali di akun YouTube PSHK.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, film Dirty Vote menampilkan tiga Nara sumber yang terdiri dari pakar hukum tata negara.
FilmBaca Juga: 17 TPS Pemilu 2024 di Kecamatan Selo Rawan Bencana Erupsi Merapi: Begini Skenario Antisipasi KPU Boyolali
Ada Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
Secara bergantian, ketiga pakar itu tiga bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu.
Beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.
Baca Juga: Tayang 14 Februari 2024, Cek Sinopsis dan Jadwal Tayang Film Lampir di Bioskop CGV
Menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.
Untuk diketahui pula, film tersebut disutradari Dandhy Dwi Laksono. Menurut Dandy, filmnya itu sebagai bentuk edukasi untuk masyarakat terutama beberapa hari sebelum mereka menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” tutur Dandhy sebagaimana dilansir AntaraNews.
Dua Minggu Proses Produksi
Lebih lanjut Dandhy menjelaskan, film itu digarap dalam waktu sekitar 2 minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.
Dandhy tidak sendirian, dirinya melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
Nobar di Kotanya Gibran
Dirilisnya film dokumenter tentang Pemilu di Indonesia tersebut memancing sejumlah aktivis menggelar diskusi dengan format santai di Cafedangan, Manahan, Solo pada Minggu 11 Februari 2024 malam tadi.
Nobar tersebut digelar sejumlah aktivis Solo Melawan Politik Amoral (SEMPAL) dan Aliansi Solidaritas Perlawanan Rakyat Surakarta.
Yoseph Heriyanto mewakili SEMPAL mengungkapkan, film Dirty Vote sejalan dengan Analisa politik SEMPAL selama ini.
"Pertama, memang ada kecurangan terstruktur, massif dan sistematis yang dilakukan oleh kekuasaan, dalam hal ini Presiden Jokowi untuk memenangkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka," ungkap Yoseph melalui keterangannya.
Lebih lanjut Yoseph memaparkan, bahwa kecurangan menjadi manifest sejak Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perubahan syarat Capres dan Cawapres dengan mengabulkan pengalaman memimpin sebagai syarat baru tanpa mengindahkan umur sehingga Gibran lolos sebagai Cawapres.
Tidak berhenti sampai di MK, kecurangan demi kecurangan terus dilakukan secara vulgar, dengan memainkan politik bansos, permainan harga pupuk di pasaran, dan janji kenaikan gaji buat ASN.
Kedua, untuk mengalahkan kecurangan tersebut agar jangan sampai menang satu putaran, maka perlu adanya persatuan relawan pendukung capres – cawapres 01 dan 03 dalam melakukan percepatan Pendidikan politik kepada masyarakat, mengabarkan kepada masyarakat, bahwa kecurangan yang terjadi pada proses Pemilu 2024, sudah pada tahap membahayakan masa depan NKRI.
"Politik Dinasti yang dilakukan Jokowi tidak dapat di benarkan. Kalau hal ini di biarkan, dan menjadi contoh bagi pejabat di bawahnya, semua berhak melakukan politik dinasti. Maka keluarga Dinasti akan selalu hidup enak dengan kekuasaan di tangan. Sementara rakyat sulit cari kerja dan hidup dalam kemiskinan," tegas Yoseph.
Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Solo, Deana Sari, mengatakan Film Dirty Vote sangat bagus untuk memberikan Pendidikan politik secara ilmiah.
Menurutnya, tiga bintang ahli Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari dalam film Dirty Vote mampu memaparkan data – data secara kronologis tentang bagaimana kecurangan dalam Pemilu berlangsung.
"Bagi kami kaum muda, setidaknya masih memiliki harapan, ada tauladan juang dari suara yang berbeda bahwa tidak semua pelaku politik menghalalkan segala cara dalam meraih kekuasaan. Masih ada suara hati nurani yang mewakili etika dan moral melawan politik yang amoral dan tanpa etika. Dan terus terang film ini menambah semangat kami untuk ikut menyuarakan pentingnya berpolitik dengan etika sebagai Gerakan Moral Mahasiswa," ujar Deana.
Lebih lanjut Deana mengatakan, aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi SODARA itu juga sudah melakukan aksi massa pada tanggal 8 Februari kemarin.
"Apa yang ada di Film Dirty Vote memiliki kesamaan pandangan terhadap situasi politik nasional dan menjadi landasan kami bergerak dalam aksi tanggal 8 februari kemarin untuk menyelamatkan demokrasi dari ancaman oligarkhi dan politik dInasti," kata Deana.
Senada, Ketua Front Mahasiswa Nasional (FMN), Rikmadenda Arya Mustika, bahwa gelombang protes yang dilakukan banyak kalangan, dari tokoh agama, masyarakat, akademisi dan budayawan serta mahasiswa di berbagai kota yang semakin massif menjadi tanggungjawab bersama agar sampai ke rakyat di desa – desa dan kaum buruh di pabrik – pabrik, dengan bantuan media sosial, media massa dan perlunya mahasiswa juga turun langsung ke rakyat, berdiskusi dengan rakyat.
"Dengan harapan tentunya mereka memiliki akal sehat dan nurani dalam menyelamatkan demokrasi dengan menghukum mereka yang curang pada coblosan tanggal 14 Februari besok," tandas Rikma.
Bawaslu Angkat Bicara
Menanggapi kritik dalam film tersebut, pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI angkat bicara.
“Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu silakan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu selama kami melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” terang Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja saat jumpa pers di Jakarta, Minggu kemarin.
Bawaslu RI dan jajaran pengawas pemilu di daerah, kata Bagja, sejauh ini telah melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, dia menyerahkan penilaian atas kinerja Bawaslu itu sepenuhnya kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, silakan kritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun, pada titik ini Bawaslu sudah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tetapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silakan. Kami tidak bisa meng-drive (mengendalikan, red.) perspektif masyarakat,” terang Bagja.
Dia pun menghormati kebebasan berpendapat yang menjadi hak setiap warga negara. “Apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusi, demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin, diatur oleh undang-undang,” pungkasnya.***