Network
KARANGANYARNEWS - Penyerapan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga akhir Juni 2021 mencapai total anggaran Rp 237,4 triliun, atau sekitar 34% dari pagu anggaran Rp 699,43 triliun.
Rinciannya, pada Klaster Kesehatan program PEN terserap Rp 45,4 triliun atau 26,3% dari pagu, Klaster Perlindungan Sosial terserap Rp 65,36 triliun atau 44% dari pagu, Klaster Dukungan UMKM dan korporasi Rp 50,93 triliun atau 26,3% dari pagu, Klaster Program Prioritas Rp39,79 triliun atau 31,1%, dan Klaster Insentif usaha Rp36 triliun atau 63,5% dari pagu anggaran.
Baca Juga: Dorong UMKM Bangkit, Kominfo Ambil Langkah Cepat
Dalam Dialog Produktif KPCPEN yang tayang di FMB9ID_IKP, Rabu (30/6/2021), Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa menyampaikan dengan kondisi penyerapan dana program PEN seperti itu, sebenarnya pencapaiannya sudah cukup signifikan.
“Memang harus kita dorong terus percepatan penyerapannya agar berdampak signifikan bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Sampai pada periode semester II 2021 ini pencairannya akan jadi jauh lebih baik,” tuturnya.
Menurutnya, dari indikator ekonomi makro, tren perekonomian nasional mulai menunjukkan pemulihan, baik dari sisi konsumsi maupun produksi. Selain itu, jika dilihat dari belanja modal keseluruhan yang ditanggung APBN 2021, penyerapan anggaran lebih tinggi daripada kuartal I-II 2020 lalu.
Baca Juga: Pemerintah Dorong Pemanfaatan 5G untuk Industri Dalam Negeri
Capaian-capaian seperti program prioritas di sektor padat karya yang dilakukan Kementerian PUPR dinilai relatif lebih baik daripada tahun lalu, begitu pula untuk UMKM dan koperasi yang sudah sesuai target.
"Kementerian Koperasi dan UKM masih melanjutkan program PEN tahun lalu, yakni subsidi bunga kredit usaha, penempatan dana pemerintah pada mitra bank umum, imbal jasa penjaminan, penjaminan lost limit, kebijakan pph final, dan Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM)," imbuh Eddy Satriya, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM.
Eddy menilai, prioritas anggaran PEN untuk membantu UMKM jarang terjadi di negara lain, bahkan dinilai lebih baik dibandingkan standar internasional. Program Kemenkop UKM yang paling menyentuh langsung ke masyarakat adalah pencairan bantuan ke 9,8 juta pengusaha mikro dengan nilai total Rp 11,76 triliun.
“Sekarang sedang proses pencarian untuk menambah cakupan penerima hingga 3 juta penerima bantuan lagi, dengan total anggaran tambahan Rp3,6 triliun” tambah Eddy.
Baca Juga: Pemerintah Gratiskan 20 Ribu Pelatihan Digital Tingkat Dasar
Juru Bicara Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaja menerangkan Kementerian PUPR juga tengah fokus pada 5 program prioritas nasional selama pandemi. Salah satunya adalah program padat karya tunai senilai Rp23,24 triliun yang diasumsikan mampu menyerap 1,2 juta tenaga kerja.
"Ini dalam rangka membuka lapangan pekerjaan sampai ke pelosok pedesaan melalui 20 kegiatan seperti reservasi jalan, perbaikan drainase, mengecat jembatan dan lain-lain. Realisasinya sudah mencapai 47% yang kami perkirakan hingga kini telah menyerap 700 ribu tenaga kerja,” terangnya.
Empat fokus pembangunan Kementerian PUPR adalah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan alokasi sebesar Rp3,81 triliun. Pembangunan proyek ketahanan pangan Rp34,3 triliun, pembangunan infrastruktur sektor Informasi, Komunikasi dan Teknologi Rp240 miliar, dan pembangunan kawasan industri Rp9,83 triliun.
