Network
KARANGANYARNEWS - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meminta negara-negara di dunia untuk memperbanyak sampel genome sequencing, mempersiapkan respons fasilitas kesehatan, melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, dan menyegerakan vaksin untuk masyarakat rentan. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran varian baru Omicron yang saat ini sudah terdeteksi di sekitar 45 negara.
Anak-anak termasuk kelompok usia yang banyak terkena varian ini. Oleh karena itu, pemerintah mendorong percepatan vaksinasi bagi kelompok usia tersebut.
“Tadi Bapak Presiden sudah memberikan arahan bahwa terkait dengan karantina, ini terus diberlakukan sepuluh hari karantina untuk yang dari luar negeri di luar sebelas negara yang dilarang. Kemudian juga terkait dengan vaksin anak-anak supaya segera dimulai yang usia enam hingga sebelas tahun,” beber Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 6 Desember 2021.
Baca Juga: Menengok Sejarah Panjang Letusan Gunung Semeru, Terekam Sejak 1818
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan skema untuk pelaksanaan vaksinasi booster, direncanakan dilakukan tahun mendatang.
Pelaksanaan ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).
“Bapak Presiden juga meminta agar kegiatan booster vaksinasi sudah dipersiapkan untuk di Bulan Januari. Jadi kami sedang akan memfinalkan terkait dengan vaksin berbasis PBI (penerima bantuan iuran) dan juga vaksin non-PBI. Ini yang akan diatur dalam Permenkes dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Airlangga Hartarto, dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id.
Terkait capaian vaksinasi nasional, Airlangga Hartarto menyampaikan, cakupan vaksinasi dosis pertama sebesar 68,42 persen dan dosis kedua 47,55 persen dari target.
Kendati terdapat sembilan provinsi cakupan vaksinasi dosis pertamanya di bawah 50 persen, yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Papua.
