“Kita yang di daerah siap mendukung. Tapi karena pabriknya tidak di sini, sistem distribusinya kami juga hanya mengikuti dari keputusan di sana (pusat), termasuk seluruh kebijakan minyak goreng ada di sana,” tegasnya.
Lebih dia tegaskan lagi, Menteri Perdagangan harus segera mengambil tindakan, jangan sampai terlambat lagi. Persoalan minyak goring, disebutkan juga tidak pernah luput dari pantauannya.
Baca Juga: Primbon Jawa; Kamis Pahing, Inilah Karir Profesi Pematik Limpahan Rejekimu
Selama ini, Gubernur Ganjar Pranowo mengaku terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Bahkan, saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Surakarta, dia juga menyampaikan secara langsung dan mendapat respons bagus.
Dia menambahkan, masalah minyak goreng juga menjadi salah satu poin penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat menggelar briefing kepada para gubernur atau perwakilan provinsi se-Indonesia di IKN Nusantara.
"Kemarin waktu di Solo saya laporkan langsung kepada Presiden dan responsnya sangat bagus. Setelah itu, pada saat gubernur dikumpulkan kemarin di IKN, salah satu poinnya adalah tentang minyak goreng dan bagaimana daerah musti menyikapinya.
Baca Juga: Iklaskan Kematian Dokter Sunardi, Keluarga Terduga Teroris Tak Menuntut
“Pemerintah pusat akan memberikan kebijakan. Presiden setelah dari IKN, pulang, rapat dengan Kapolri. Kapolri sudah langsung mengambil tindakan cepat dan menurut saya ini penting," ungkapnya. ***