Network
Ismail Fahmi menilai, telah terjadi kesalahan atau kekurangan perencanaan Pemerintah dalam membentuk PDN. Disebutkan, semua lembaga diminta datanya ke PDN, tetapi Pemerintah tidak memiliki backup data untuk itu.
"Mengapa diperencanaannya tidak memikirkan sistem backup, dan manajemen resiko yang akan terjadi,” tanya wakil Ketua MPI PP Muhammadiyah tadi sebagaimana dilansir dari muhammadiyah.or.id.
Muhammadiyah berharap, Pemerintah dapat bertanggung jawab atas persoalan ini serta sesegera mungkin mengambil langkah-langkah pemulihan.
Baca Juga: BSSN Sebut Pusat Data Nasional Sementara Diserang Ransomware, Ada Upaya Penonaktifkan Fitur Keamanan
“Pemerintah dalam mengatasi masalah PDN ini harus berkomunikasi dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat. Serta segera menyusun kembali sistem siber yang lebih komprehensif dengan melibatkan expert dari berbagai pihak yang transparan,” katanya penuh harap.
Kronologi Serangan Siber PDN
Diberitakan sebelumnya, sudah sepekan lebih Pusat Data Nasional (PDN) belum pulih dari gangguan serangan siber dengan “Ransomware” yang terjadi mulai Kamis (20 Juni 2024 lalu.
Serangan itu tidak hanya mengakibatkan gangguan terhadap sejumlah layanan, tetapi membuat data milik 282 kementerian, pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah yang berada di PDN terkunci dan tersandera peretas.
Baca Juga: Info Perkembangan Pemulihan Layanan Akibat Gangguan Pusat Data Nasional
Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN, sudah berupaya mengembalikan data-data tersebut.
