Network
KARANGANYARNEWS - Tercatat 73.872 warga Kabupaten Karanganyar akan mendapatkan bantuan beras, masing-masing 10 Kg setiap bulan selama enam bulan ke depan.
Pemerintah pusat kembali menggelontorkan bantuan bahan pangan, kepada masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Pendistribusian bantuannya secara simbolis dilakukan Penjabat (pj) Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi didampingi Kepala Bulog Kota Solo Andri Nugroho.
Dalam acara ini juga dihadiri Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perikanan Karanganyar, Siti Maesyaroch dan penyalur bantuan beras, PT Kantor Pos.
Baca Juga: Ini Imbauan Tokoh Agama Terkait Kasus Penembakan di Colomadu
Menurut Siti Maesyaroch, warga se Kabupaten Karanganyar yang mendapat bantuan beras ini sejumlah 73.872. Dimaksud teruntuk meringankan beban masyarakat saat harga beras tinggi.
Selain itu, dimaksud juga teruntuk mengintervensi dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar.
Pemutakhiran Data
"Untuk penyedia Badan Pangan Nasional melalui Perum Bulog, kemudian untuk transporter bantuan yang nanti sampai dengan penerima, akan dilakukan PT Pos Indonesia,” terang Siti Maesyaroch.
Baca Juga: Kasus Pelanggaran Netralitas ASN, Pemkab Segera Putuskan Sanksi Hukum Disiplin Berat Eks Camat Jaten
Ditambahkannya, penerima manfaat bantuan beras merujuk data data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) yang disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Dalam acara yang berlangsung di halaman Pendapa Raden Mas Said Rumah Dinas Bupati Karanganyar ini, Kepala Perum Bulog Cabang Solo Andri Nugroho mengatakan, data penerima manfaat bantuan beras 2024 berbeda dibandingkan 2023.
"Tahun lalu datanya dari Kemensos, tahun 2024 ini basic datanya dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Penerima bantuannya lebih banyak," terang Andri.
Baca Juga: Pemilu 2024 Tinggal Hitungan Hari: 3.116 Pemilih Pemula di Karanganyar Belum Rekam E KTP
Jika ada penerima manfaat yang belum terdaftar, lanjut Andri, bisa langsung diusulkan ke Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jateng untuk dilakukan pemutakhiran data.***
