Network
Baca Juga: Pemerintah Gratiskan 20 Ribu Pelatihan Digital Tingkat Dasar
Landasan filosofis pada sebuah regulasi pada dasarnya dalam berbagai literatur telah ditekankan mengenai peranan perlindungan pribadi berkaitan berkaitan dengan hak asasi manusia. Hal tersebut yang kemudian dinilai RUU PDP memiliki landasan yang komprehensif.
Dari aspek lainnya, legal basis, misalnya. Koordinator Hukum dan Kerjasama Aptika menjelaskan adanya upaya yang progresif di PP 82/2012. Namun, secara legal basis hanya fokus pada persetujuan.
“Sedangkan di PP 71, meskipun persetujuan adalah yang utama, tetapi memperkenalkan adanya legal basis-legal basis yang lain termasuk performance of contract atau kepentingan yang sah dari data pengendali. Di RUU PDP, semua legal basis yang dikenal di dalam GDPR (General Data Protection Regulation) dianggap sebagai sama dan memiliki nilai yang sama juga,” jelas Josua Sitompul.
Baca Juga: Dorong UMKM Bangkit, Kominfo Ambil Langkah Cepat
Sedangkan secara prinsip perlindungan data pribadi, dari PP 82/2012 hingga RUU PDP memang ada usaha yang lebih progresif. Seperti digambarkan dalam PP 71/2019 yang mengadopsi beberapa norma atau nilai-nilai di dalam GDPR, tetapi di RUU PDP justru diatur lebih spesifik dan dibuat lebih eksplisit. Demikian halnya dengan konsep data controller dan konsep data processor yang tidak dikenal di dalam PP 82/2012.
“Di dalam PP 82 dikenal dengan konsep penyelenggara sistem elektronik, di PP 71 juga demikian. Tetapi di RUU PDP itu sudah dibuat lebih eksplisit,” tandas Koordinator Hukum dan Kerjasama Ditjen Aptika.
Di sisi lain, aspek hak subjek data pribadi juga lebih komprehensif di RUU PDP dibandingkan dengan peraturan turunan di atas. Bahkan di RUU PDP secara eksplisit mencakup kewajiban data controller dan data processor.
“Kalau di PP 71 kita berbicara mengenai governance atau tata kelola dalam sistem elektronik, sehingga kewajiban dan tanggung jawab dari penyelenggara sistem elektronik berada di dalam konteks itu. Akan tetapi di dalam RUU PDP, yang dibahas atau ditekankan kewajiban data controller yang secara khusus melindungi data pribadi,” jelas Josua Sitompul.
