Network
KARANGANYARNEWS - Upaya penguatan payung hukum Dewan Kesenian yang sering menjadi topik pembahasan dalam forum-forum pertemuan dewan kesenian se-Indonesia, selalu kandas di tengah jalan.
Persoalan klasik yang dianggap klise ini, bahkan sudah mengemuka sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, demikian hingga saat ini belum ditemukan solosinya.
Demikian diungkapkan Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah, Gunoto Saparie terkait akan berlangsungnya Musyawarah Nasional Dewan Kesenian di Jakarta, 10-14 Desember 2023 mendatang.
Baca Juga: 5 Tempat Nongkrong Terkini di Tawangmangu: Rekomended Teruntuk Libur Natal dan Tahun Baru 2023
Musyawarah nasional ini, sebagai tindak lanjut Kongres Kebudayaan Indonesia 2023. Maklumat yang dikeluarkan dalam kongres di Jakarta belum lsms ini, disebutkan transformasi tata kelola dewan Kesenian dan atau dewan kebudayaan menjadi prioritas kelembagaan untuk membangun pemajuan kebudayaan.
Menurut Gunoto, istilah musyawarah nasional barangkali dipakai untuk gagah-gagahan saja. Sebelumnya, pertemuan dewan kesenian se-Indonesia pernah menggunakan istilah kongres, seperti yang pernah dilakukan di Sasana Krida, Jayapura, dan Papua tahun 2005.
Rakernas
