KARANGANYARNEWS - Kian derasnya gelombang informasi yang dikotori hoaks dan konten negatif, selain merusak pikiran masyarakat juga berefek kerusakan di dunia nyata.
"Untuk mencegah kian maraknya konten negatif dan menjernihkan informasi, kita butuh kolaborasi dengan mainstream media," kata anggota KPU RI Yulianto Sudrajat dalam audensi dengan Pikiran Rakyat Media Network (PRMN).
Dalam acara yang berlangsung di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) Jakarta itu, Yulianto Sudrajat juga mengatakan, media arus utama dan jaringannya dapat mengimbangi ketimpangan informasi yang diproduksi media sosial, terutama untuk menangkal hoaks dan konten-konten negatif.
Baca Juga: Presiden Jokowi Lantik Anggota KPU dan Bawaslu yang Baru. Berikut Nama dan Profilnya
Indonesia, Yulianto Sudrajat, bisa belajar dari maraknya informasi dan berita-berita tanpa verifikasi yang berisi ujaran kebencian, SARA dan hoaks di platform media sosial pada Pemilu 2019 lalu.
"Saat ini siapa pun bisa memproduksi berita atau postingan dan menyebarkannya tanpa verifikasi ke semua medsos," pria asal Kabupaten Sukoharjo yang pernah menjabat Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah tadi.
Bahkan, menurut dia Dewan Pers juga tidak dapat menjangkau konten-konten disinformasi yang menyesatkan, milik perseorangan dalam berbagai platform media sosial.
Baca Juga: Fantastis, Pemilu 2024 KPU Jateng Ajukan Anggaran Rp 2,4 Triliun
Dalam kacamata lebih luas, Yulianto Sudrajat melihat persoalan hoaks, konten negatif, dan berita menyesatkan tadi berkaitan erat dengan kedaulatan komunikasi di Tanah Air.
Kedaulatan komunikasi, terang dia sebuah kondisi di mana negara pun kesulitan melawan, karena ruang informasi digital penuh unggahan-unggahan yang ada di media sosial.
Sementara itu, hanya undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang bisa menjangkau, tapi itu pun masuk delik aduan.
Meskipun Kementerian Kominfo sudah men-takedown hoaks, ujaran kebencian, isu SARA, dan konten negatif setiap hari namun masih saja bermunculan.
"Efeknya bisa bermacam-macam seperti polarisasi antara masing-masing pendukung paslon sampai terjadinya disintegrasi bangsa," terang anggota komisioner KPU RI tadi, Kamis 28 Juli 2022.
Baca Juga: Begini Penjelasan Lengkap Jokowi Terkait Pemilu 2024
Yulianto Sufrajat berharap, media-media besar berjaringan seperti PRMN bisa mengonsolidasikan portal-portal online berbasis internet menjadi sebuah kekuatan media baru, untuk mengangkal pemberitaan negatif di media sosial.
Dalam audensi ini Kepala Biro Pikiran-Rakyat.com Jakarta Aldiro Syahrian mengatakan, kolaborasi menjadi salah satu kunci untuk melawan konten negatif dan informasi liar di media sosial.
Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) dengan kekuatan jaringan 700 portal media, tersebar di seluruh wilayah tanah air dan memiliki ribuan akun media sosial, berkomitmen menciptakan ruang digital beretika, sekaligus menjernihkan informasi.
Baca Juga: Ngaji Jiwa Jawi; Mendedah Revolusi Mental Ala Serat Kalatida
"PRMN juga memiliki komitmen terhadap membangun generasi muda berwirausaha melalui jaringan media yang terverifikasi," terang Aldiro Syahrian menambahkan.
Dalam audensi yang sama, anggota KPU RI August Mellasz menyampaikan keberadaan generasi milenial yang merupakan salah satu pemilih dan aset terbesar dalam Pemilu.
Namun demikian, dia melihat generasi milenial saat ini lebih banyak terbuai oleh informasi-informasi media sosial yang tidak konstruktif.
Sementara itu, lanjut August Mellasz generasi milenial saat ini tidak hanya di Jakarta saja, namun juga tersebar hingga pelosok daerah di Tanah Air.
"Nah justru di daerah-daerah itulah paling banyak potret anak muda yang selama ini tidak tercover dan mereka sangat penting untuk Pemilu 2024," terang dia.
August Mellasz berharap, 700 portal jaringan PRMN di seluruh pelosok tanah air ikut menspirit dan mensupor generasi bangsa agar lebih berperan aktif dalam Pemilu 2024 mendatang. ***