Network
KARANGANYARNEWS – Paska penangkapan Budhi Sarwono oleh KPK, Gubernur Jawa Tengah mengaku telah menandatangani surat penujukan Plh. Bupati Banjarnegara.
Demikian disampaikan Ganjar Pranowo seuasai menggelar rapat bersama Wakil Bupati Banjarnegera beserta sejumlah pejabat Pemkab setempat, Senin 06 September 2021 di Pendapa Kabupaten Banjarnegara.
Paska penangkapan Bupati Budhi Sarwono, Ganjar memang menjanjikan segera akan bertandang ke Banjarnegara, menemui Wakil Bupati dan jajaran pejabatnya.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Bupati Banjarnegara, Ganjar: Tiada Henti Saya Mengingatkan
Tiba di Banjarnegara sekitar pukul 12.00 WIB, Ganjar disambut Wakil Bupati Syamsudin. Setelah ngobrol sebentar secara tertutup, Ganjar menggelar rapat terbuka di pendopo Banjarnegara, diikuti seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Banjarnegara.
Dalam rapat itu, Ganjar meminta semua pejabat tetap melayani masyarakat. Peristiwa penangkapan Bupati Banjarnegara oleh KPK, tidak boleh mengganggu pelayanan pada masyarakat.
Selain itu, Ganjar juga meminta seluruh pejabat Banjarnegara berubah. Kejadian yang menimpa Banjarnegara, harus menjadi momentum untuk mereformasi diri.
Baca Juga: Heboh Tas Bertuliskan Awas Bom di Pematangsiantar, Polisi Selidiki Sang Pemilik
"Apakah panjenengan siap berubah atau tidak? Hentikan urusan pungli, gratifikasi dan korupsi. Setuju apa tidak?," tanya Ganjar pada seluruh pejabat yang ada di tempat itu. Dan semuanya serentak menjawab setuju.
"Baik kalau begitu nanti saya dampingi. Banjarnegara harus maju. Ayo kita selamatkan Banjarnegara," ucapnya.
Ditemui usai acara, Ganjar mengatakan kedatangannya kali ini untuk memastikan pelayanan publik di Banjarnegara tidak boleh terganggu. Selain itu, soal penunjukan pelaksana harian (Plh) Bupati juga sudah ditandatangani.
"Suratnya sudah saya tandatangani, sehingga pak Wakil Bupati saya minta segera mengambil langkah-langkah. Saat awal kejadian, saya sudah telpon pak Wakil Bupati dan responnya bagus," katanya.
Baca Juga: Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewan Pengawas, Ini Masalahnya
Ganjar mengatakan, peristiwa yang menimpa Banjarnegara harus menjadi momentum pejabat dan seluruh ASN mereformasi diri. Dalam pengarahannya, Ganjar juga sudah memberikan petunjuk dan langkah-langkah, agar Banjarnegara terhindar dari kejadian serupa di masa mendatang.
"Ayo politik anggarannya digitalkan. Kalau sulit, nanti kita dampingi. Semua harus elektronik. Saya juga mendorong, semua pejabat melaporkan LHKPN. Wajib termasuk DPRD nya," jelasnya.
Ganjar juga meminta unit pengendali gratifikasi harus dikelola. Selain itu, ia juga mengusulkan agar menggandeng KPK, dalam rangka Korsupgah di Banjarnegara.
Baca Juga: Di Mana dan Kepada Siapa pun, Ganjar Tak Bosan Peringatkan Prokes
"Saya pesan, ini tinggal sembilan bulan masa jabatan. Maka ini momentum mereform diri. Layani masyarakat dengan mudah, murah dan cepat. Di dalam harus transparan, akuntabel dan berintegritas. Sikat semua pungli, nggak boleh ada lagi setoran-setoran," tegasnya.
Ganjar juga meminta, Banjarnegara melakukan reformasi politik anggaran. Tujuannya, agar didapatkan anggaran untuk menaikkan tambahan penghasilan pegawai (TPP), dimaksud biarpara ASN tidak melakukan korupsi.
"Saya juga meminta Medsosnya diaktifkan, supaya masyarakat mudah berkomunikasi. Saya lihat medsosnya Banjarnegara ini nggak aktif, hanya BPBD nya yang aktif. Sekarang eranya sudah digital, kita mesti go digital dan semuanya saya minta membuka diri," pungkasnya. ***
Baca Juga: Panan Raya Tembakau, Petani Keluhkan Minimnya Pembelian Pabrik Rokok
