KARANGANYARNEWS – Bertemu dengan perwakilan dari Kemendag, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan jeritan rakyat terkait kelangkaan minyak goreng.
Menurut Ganjar, kebijakan penyesuaian harga dan subsidi minyak goreng tidak sesuai. Sebagai gubernur, Ganjar mengaku dirinya malu dengan kondisi yang terjadi. Dia menyebut kelangkaan minyak goreng seperti tikus mati di lumbung padi.
“Mohon maaf, Pak, rasanya saya sebagai gubernur saja ikut malu. Maaf sekali lagi ini harus saya sampaikan karena mungkin suara saya mewakili banyak orang,” katanya.
Baca Juga: Industri Wajib Sediakan Minyak Goreng Curah bagi Masyarakat dan UMK
Ganjar menyampaikan hal itu di hadapan forum High Level Meeting (HLM) bertema tema “Mitigasi Risiko Tekanan Harga dan Pasokan Komoditsa Global terhadap Inflasi Jawa Tengah”.
Forum di Gumaya Tower Hotel, Selasa (22/3), itu dihadiri secara virtulal perwakilan Kemendag Direktur Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting Isy Karim.
Ganjar melanjutkan Indonesia selama ini merupakan produsen sawit dan minyak goreng terbesar. Namun, rakyatnya seperti tikus mati di lumbung padi.
Baca Juga: Siasati Mahalnya Minyak Goreng, Ini yang Dilakukan Yayasan GNJ
“Mohon maaf kalau kalimat saya kurang berkenan. Kami di daerah kebingungan karena semua produksi dan kebijakannya ada di pusat.
Silakan disampaikan ke Pak Mendag atau Menko. Kita tidak bisa lagi seperti ini. Muka pemerintah hari ini ditampar habis-habisan,” ujar Ganjar
Menurut Ganjar, jika kebijakan ekstrem tidak segera diambil kondisi kelangkaan minyak yang sudah terjadi sejak akhir tahun lalu akan berlangsung lebih lama. Gubernur mengusulkan Kemendag mengatur perusahaan produsen minyak goreng.
Baca Juga: Cek 150 Lokasi, Satgas Pangan Polda Jateng : Stok Minyak Goreng masih Cukup
“Kalau kaitannya harga minyak dunia, mari untuk merah putih tidak mengambil untung banyak-banyak. Ini soal moralitas dan saya yakin kementerian perdagangan bisa melakukan itu,” ujar dia.
Seusai acara, Ganjar megungkapkan salah satu tindakan yang bisa diambil adalah mengendalikan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 20 persen. Idenya adalah membebankan distribusi pada perusahaan.
“Tadi ide yang paling bagus adalah siapa yang mengawasi, siapa yang mengawasi? Yang mengawasi ya produsen sendiri, bukan dari kita. Mereka mengawasi dan harus sampai pada rakyat,” ucap Ganjar.
Baca Juga: Polemik Minyak Goreng; Satgas Pangan Polda Temukan Penumpukan di Depo
Jadi, lanjut Ganjar, produsen terpaksa dibebani usaha untuk mendistribusikan kepada konsumen sehingga harganya Rp 14 ribu.
Selain itu, Ganjar mengatakan, penanganan harga minyak goreng yang fluktuatif tidak bisa melihat dari sisi hilir. Justru penanganan dari sisi hulu adalah poin paling penting.
“Maka saya minta teman-teman Perhutani menyiapkan lahan bekerjasama dengan Distan kita agar kita bisa tanam. Jadi petani juga harus diuntungkan,” jelasnya.
Baca Juga: Lirik Lagu Minyak Goreng by Iwan Fals, Penuh Kritik dan Sindiran ke Penguasa
Sebab, lanjut Ganjar, fluktuasi harga minyak goreng mulai mempengaruhi komoditas lain. Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan alternatif dan mengedukasi masyarakat.
“Termasuk daging kerbau yang ada 70 ton di Jawa Tengah punya bulog itu kita siapkan. Kalau daging sapinya tinggi ya kita edukasi, ini ada daging kerbau beku nih, segera beli.
Cuma 70ribu harganya lebih murah. Jadi artinya dari sisi stok aman tapi harga yang masih fluktuatif. Ini yang coba kita kendalikan dengan rapat tadi,” tandas Ganjar.***