Network
KARANGANYARNEWS – Pro kontra penobatan atau pengangkatan Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kian memanas dan meruncing.
Giliran Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, GKR Wandansari angkat bicara kepada awak media atas nama lembaga atau institusinga.
Terkait pengangkatan KGPH Purboyo sebagai Putra Mahkota, GKR Wandansari yang lebih akrap dan popular disebut Gusti Moeng ini megaskan, tidak sesuai ‘paugeran’ atau hukum adat Keraton Surakarta Hadiningrat.
Baca Juga: Penobatan Putra Mahkota, KGPH Mangkubumi; Saya Tak Terobsesi Naik Tahta
Sebagai Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta Hadiningrat, dia harus menyampaikan aturan di Kerajaan dinasti Mataram Islam ini, terutama terkait ‘paugeran’ penobatan Putra Mahkota yang kini mengemuka.
Paugeran itu, menurut Gusti Moeng sebagai konstitusi atau hukum adat yang berlaku di dan harus ditaati keluarga besar Keraton. Posisi Paku Buwono XIII (PB XIII), Raja yang saat ini bertahta di dalam kekerabatan bukan pemilik Keraton.
“Beliau posisinya ‘nglungsur keprabon”. Hanya menggantikan takhta dari Sinuhun sebelumnya. Pemiliknya Keraton, seluruh komponen trah Mataram Islam ini termasuk para abdi dalem,” tegasnya.
Baca Juga: KGPH Purbaya Putra Mahkota Keraton Surakarta, Inilah Profil dan Rekam Jejaknya
Ihwal pengangkatan KGPH Purboyo sebagai Adipati Anom atau Putra Mahkota Keraton Surakarta Hadiningrat, dia jelaskan tak lebih hanya sebagai sikap pribadi Paku Buwono XIII. Jelasnya, tidak sesuai ‘paugeran’ Keraton yang berlaku.
Terlebih jikalau dirunut dari status ibunda Purboyo yang tidak berstatus sebagai bhayangkari saat dinikahi Paku Buwono XIII, ayahanda KGPH Purboyo. Istri Raja yang berstatus permaisuri, posisi perkawinannya bhayangkari.
“Selain dinikahkan Raja yang saat itu bertahta, pernikahannya juga harus di Pendapa Sasana Sewaka,” terang GKR Wandansari, putri Sinuhun Paku Buwono XII yang juga sebagai saudara Paku Buwono XIII yang sekarang bertahta.
Baca Juga: Meninggal Misterius, Polisi Bersenjata Jaga Ketat Pembokaran Mayat Suminem
Kepada awak media Gusti Moeng juga mencontohkan pernikahan putra Sinuhun Paku Buwono XII semisal KGPH Hadi Prabowo, KGPAA Tedjowulan, KGPH Dipokusumo, dan KGPH Darsono.
Keseluruhan pangeran tadi, lanjut Gusti Moeng beristri bhayangkari. Dengan demikian, setelah menikah dengan putra Raja nama dan gelar istrinya langsung Raden Ayu (RAy), diikuti nama suami dibelakang gelarnya.
“Dari dasar ibunya saja, Purboyo sudah tidak memenuhi syarat. Kalau sekarang dipaksakan, Sinuhun Paku Buwono XIII menyalahi aturan adat. Kalau ada yang mengatakan hak prerogative Paku Buwono XIII, itu prerogatif seperti apa,” terang Gusti Moeng menandaskan.
Baca Juga: Buntut Demo Driver Ojol, Pemprov Jateng Segera Panggil Aplikator Gojek
Itulah perlunya dia menyampaikan hukum adat yang berlaku selama ini, tentang pengangkatan permaisuri dan Putra Mahkota di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
Karena menurutnya, sebagai Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Kasunanan Surakarta Hadingrat, tidak boleh mengiyakan sebuah penyimpangan adat yang harus ditaati seluruh keluarga besar Keraton.
Ditegaskan lagi, keberadaan lembaganya dimaksud untuk menjaga Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat secara utuh, dengan hukum adatnya. Aturan-aturan yang sudah ada, harus dijaga dan ketika ada penyimpangan harus diluruskan.
Baca Juga: Girpasang Lereng Merapi; Sensasi Uji Nyali Dibalik Hangatnya Nyruput Kopi
“Jangan seenaknya saja dia ngomong sebagai anak keturunan dinasti Mataram Islam, apalagi anak Sinuhun Paku Buwono XII yang istilahnya ring satu. Itu menyalahi aturan,” kata Gusti Moeng, Senin 07 Maret 2022 di Keraton Surakarta Hadiningrat. ***
