Mohammad Agung Ridlo, Solusi 6 Masalah Krusial Desa dan Kota Paska Lebaran

KARANGANYARNEWS - Persoalan padatnya arus transportasi, kemacetan lalu lintas setiap pra dan pasca Lebaran hingga meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, menjadi problematika yang tidak pernah tuntas terurai dan terselesaikan secara baik. Inilah rutinitas tahunan, setiap berlangsung arus mudik sebelum Lebaran dan arus balik setelah Lebaran.

Bukan hanya itu problematiknya, seusai Lebaran terjadi arus balik ke perkotaan, penduduk akan berbondong-bondong melakukan sirkulasi atau urbanisasi dari desa ke kota ataupun wilayah pinggiran ke kota-kota besar.

 "Desa mereka rasa sudah tidak mampu lagi memberikan rezeki yang memadai, tidak lagi bisa memberikan harapan-harapan yang cerah sebagai tempat kehidupan untuk masa mendatang," kata Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M.T. kepada KaranganyarNews.com di Semarang.

Baca Juga: Keutamaan Puasa Ramadhan Hari ke-28: Raih Surga Al-khulud 100.000 Kota

Menurut dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota UNISSULA tadi, penduduk bertambah banyak, kebutuhan lahan untuk bermukim semakin meningkat, tanah garapan semakin menyempit, nilai tukar atau value added semakin rendah, dan kesejahteraan semakin menurun.

Berbagai hal itulah yang menurut Mohammad Agung Ridlo tidak lagi mendukung mereka untuk tetap bertahan tinggal di desa, menjadikan mereka terdorong  mencari harapan di luar desanya.

Beban Pemerintah Perkotaan

Pasca Lebaran para pemudik kembali ke perkotaan mengajak keluarga, saudara, kerabat, sanak famili maupun temannya. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan para pemudik dan berlangsung secara massif, dibandingkan yang pindah secara menetap maupun yang bersifat musiman.

 Baca Juga: Doa Puasa Ramadhan Hari ke-29, 20 April 2023: Memohon Disucikan Hati

Mereka mencari peruntungan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, demi peningkatan ekonomi ataupun taraf hidupnya. Kota-kota besar memang senantiasa mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk  perdesaan, karena tersedianya berbagai kemudahan dan kesempatan.

Daya tarik gebyar-gebyarnya kehidupan kota, oleh para migran dianggap sebagai tempat berakumulasinya berbagai aktivitas, khususnya aktivitas yang dapat menghasilkan uang. Dengan kata lain, setiap bentuk gerak manusia ternyata bisa mendatangkan rezeki.

"Dengan keterbatasan ketrampilan yang dibawanya dari desa yang serba pas-pasan, mereka berupaya untuk meraih suatu keberhasilan, walaupun hanya bermodal tenaga," terang Mohammad Agung Ridlo menambahkan.

 Baca Juga: Muslim Wajib Tahu, Inilah Kemuliaan Puasa Ramadhan Hari Terakhir

Hal inilah yang makin menjadi beban pemerintah kota-kota besar,  selanjutnya akan makin menambah konflik keruangan antara penguasaan lahan dan pemanfaatan ruang, akibat merebaknya permukiman kumuh dan permukiman liar yang merupakan bentuk invasi lahan atau tanah oleh para migran yang kurang berhasil dalam ekonominya.

Terkonsentrasi Wilayah Perkotaan

Dijelaskan, pertumbuhan penduduk baik secara alamiah maupun adanya pergerakan penduduk, serta meningkat dan berkembangnya aktivitas penduduk, tentu menyebabkan meningkatnya kebutuhan ruang.

Selanjutnya, mereka banyak masuk ke sektor informal. Diantaranya jadi kuli bangunan, pedagang kaki lima atau pedagang keliling, tukang becak, pemulung, bahkan tak jarang pula di antara mereka yang terpaksa mempunyai status 'gepeng' alias 'gelandangan dan pengemis'.

 Baca Juga: Keutamaan Puasa Ramadhan Hari ke-28: Raih Surga Al-khulud 100.000 Kota

Ibaratnya, para migran itu adalah laron-laron yang datang memburu sinar terang dari lampu-lampu yang menyala dan wilayah perkotaan. Itulah  lampu-lampu yang bersinar terang, laron-laron meninggalkan wilayah perdesaan yang redup dan tak bersinar lagi.

"Di Indonesia sampai hari ini tampak sebagian besar pembangunan masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Kecenderungan kebijakan pembangunan masih berorientasi pada bias kota," kata Mohammad Agung Ridlo yang juga Sekretaris Umum Satupena Jawa Tengah tadi.

Sementara pembangunan di wilayah perdesaan, menurutnya masih kurang diperhatikan. Kecenderungan yang ada pada proses pembangunan di negeri ini pada tahun-tahun yang akan datang, masih akan tergambarkan pergeseran kemiskinan perdesaan ke wilayah perkortaan.

 Baca Juga: Tempat Idul Fitri, Jumat 21 April 2023 se Kabupaten Karanganyar

Laju industrialisasi di wilayah perkotaan akan diikuti pula dengan perkembangan kegiatan ekonomi lain berskala besar, seperti pertambangan dan perkebunan besar.

6 Permasalahan Krusial

Akibatnya tentu akan menambah tekanan pada penduduk desa untuk melepaskan tanah mereka, digunakan sebagai tapak industri dan kegiatan ekonomi berskala besar tadi. Enam permasalahan berikutnya yang akan terjadi, sebagaimana dirinci  Mohammad Agung Ridlo berikut ini:

Pertama, Industrialisasi dan kegiatan ekonomi berskala besar itu tidak akan mampu menampung atau menyerap penduduk perdesaan yang tergusur dari lahannya sebagai pekerja, buruh atau karyawan.

 Baca Juga: Gerhana Matahari Hibrida 20 April 2023, Ini Amalan Utama yang Bisa Dilakukan Selain Salat Kusuf

Kedua, dengan semakin menurunnya produktivitas lahan, maka mereka  akan menjadi migran dari wilayah “upland”  meninggalkan desa dan masuk ke wilayah perkotaan untuk mencari pekerjaan. Maksudnya, akan terjadi konsentrasi besar-besaran tenaga kerja dari wilayah perdesaan (notabene orang-orang tidak atau kurang mampu) di wilayah perkotaan.

Ketiga,  mereka akan membuka hutan guna memperoleh sebidang tanah untuk bertani, dan tentu akan menjadi konflik pertanahan di kemudian hari.

Keempat, arus urbanisasi yang berlebih di wilayah perkotaan jelas akan mempengaruhi ketersediaan sarana shelter, rumah maupun perumahan. Pada gilirannya pemerintah makin kewalahan dalam mengatasi kebutuhan sarana tersebut, selanjutnya bukan saja menghadirkan slums settlement maupun squatter settlement, tetapi juga akan terjadi sebagaimana istilah dari 'Gertz' involusi di perdesaan.

 Baca Juga: Tips Mudik Sehat, Aman Nyaman dan Lancar, Selamat Sampai Kampung Halaman

Kelima, Kebijakan pengembangan transportasi publik yang bersifat massal di wilayah perkotaan maupun antar wilayah belum menampakkan hasilnya. Artinya, sirkulasi berbagai moda transportasi (arus mudik dan arus balik Lebaran) masih saja dipenuhi kendaraan pribadi, sehingga menjadi problem yang tak kunjung usai, justru kemacetan lalu lintas semakin bertambah.

Keenam, belum atau kurang tersedianya  infratruktur jaringan jalan yang baik dan memadai, masih saja terlihat setiap tahun tambal sulam jalan berlobang dan perbaikan jembatan.

Hal ini menggambarkan kualitas infrastruktur jaringan jalan dalam pembangunannya kurang atau tidak terawasi dengan baik. Kondisi seperti ini, juga menjadi penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas.

3 Kebijakan Pembangunan

Karena itulah, problem di atas perlu segera dicarikan solusinya. Pemerintah, menurut  Mohammad Agung Ridlo yang juga Dewan Pakar PKS Kota Semarang, perlu mengarahkan kebijakan pembangunan dengan tiga hal berikut :

 Baca Juga: 10 Gambar Ucapan Selamat Mudik Lebaran 2023 untuk Status WA, Feed IG dan Profil

Pertama, Perbaikan peraturan berbagai sektor pembangunan bagi wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan, untuk menekan dan mengurangi laju pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi.

Kedua, Kebijakan pembangunan desa-kota dengan mempertimbangkan kutub-kutub pertumbuhan atau pusat-pusat pengembangan wilayah yang seimbang untuk mengurangi jurang kesenjangan sosial ekonomi.

Ketiga, Pembangunan sosial dan perekonomian masyarakat desa dan kota, dengan mempertimbangkan pertumbuhan jumlah manusia. Disebutkan, selama ini kebijakan pembangunan di negara kita belum sepenuhnya mengantisipasi keseimbangan antara pertumbuhan jumlah penduduk, aktivitas sosial dan ekonominya secara menyeluruh. ***