Sudah Nonton Film Dirty Vote, Bawaslu Ungkapkan Terimakasih

KARANGANYARNEWS - Film Dirty Vote semakin trending meskipun menghilang di pencarian YouTube. Bahkan muncul beberapa channel yang mengunggah ulang.

Film yang juga mengkritik Bawaslu habis-habisan terkait ketegasannya terhadap pelanggaran Pemilu tersebut telah disaksikan lebih dari 8 juta kali.

Film tersebut ternyata sudah ditonton anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty.

Baca Juga: TKN Prabowo-Gibran Angkat Bicara soal Film Dirty Vote, Begini Keterangan Lengkapnya dan Link Menontonnya

Dirinya mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih terhadap kritik yang disampaikan dari film dokumenter Dirty Vote.

"Terima kasih loh. Berarti kami dikritik. Nah, kritik itu bagi Bawaslu, hal yang memang harus kami dengar, ya, supaya meningkatkan kualitas kerja Bawaslu," unar Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin, 13 Februari 2024 kemarin.

Lolly mengaku bahwa dirinya sudah menyaksikan film dokumenter itu, terutama pada menit ke-57 saat membahas inkompetennya Bawaslu selama Pemilu 2024.

Baca Juga: Isu ASN Pemkot Semarang Tak Netral, Begini Tanggapan Bawaslu

"Paling tidak kritik terhadap Bawaslu itu, menit ke-57. Menit ke-57 itu bikin saya gini 'oh iya ya berarti ada hal yang belum tersampaikan ke publik dengan baik, yang itu harusnya clear (jelas) di publik, tetapi ternyata enggak clear di publik'. Itu kan jadi autokritik buat Bawaslu," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa Bawaslu telah melakukan langkah taktis sebagai respons terhadap film dokumenter tersebut.

"Maka apa langkah taktis yang kami lakukan? Saya langsung komunikasi dengan teman-teman humas memastikan supaya informasinya lebih masif tersampaikan," tuturnya.

Baca Juga: Mengenal Film Dirty Vote yang Ditonton Lebih dari 3 Jutaan Kali, Ada Juga Acara Nobar di Kotanya Gibran

Walaupun demikian, dia mencoba menjelaskan bahwa terhadap kasus yang disebutkan dalam film dokumenter "Dirty Vote", seperti penanganan pembagian susu di hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) Jakarta, telah ditangani Bawaslu berdasarkan regulasi yang ada.

"Secara kelembagaan, Bawaslu sudah menangani perkara ini, sehingga kami tentu siap untuk mempertanggungjawabkan langkah yang sudah dilakukan Bawaslu. Akan tetapi, penilaian tentu milik publik, ya. Tidak ada Bawaslu kemudian membatasi pandangan publik, tidak ada, malah dipersilakan.

Film dokumenter "Dirty Vote" disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dalam siaran tertulisnya, Dandhy menyampaikan film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar 2 minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Pembuatannya, dia menambahkan, melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.***