Network
KARANGANYARNEWS - Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM, menolak ketidaknetralan dan mendesak Presiden Jokowi menghentikan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu 2024. Selain itu, juga menagih 5 sumpah Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi, juga mereka nilai telah meninggalkan nilai-nilai demokrasi berperspektif perempuan. Disebutkan, suara perempuan yang kritis terhadap sikap presiden tidak dianggap penting.
Kritik dari universitas-universitas dan organisasi masyarakat sipil termasuk perempuan diabaikan, Pemilu hanya digunakan sebagai alat kontestasi, perempuan jadi penonton ketidakadilan dan keserakahan.
Baca Juga: DKPP Putuskan 118 Pelanggaran, Profesionalisme KPU dan Bawaslu Dipertanyakan
Kaum perempuan, juga disebutkan berkeberatan dengan pajak dan digunakan untuk kepentingan politik partisan yang dilakukan presiden dan pendukungnya.
"Apa yang dilakukan Jokowi tidak sesuai dengan Nawacita presiden di 2014," tulis Ulfa Kasim, perwakilan Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM, dalam keterangan resminya yang diterima sejumlah media.
Mimbar Demokrasi
Pemerintah berjanji untuk tidak absen dan akan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi, dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
Baca Juga: 44.851 ODGJ Masuk DPT Pemilu 2024, Bolehkah Gunakan Hak Pilihnya?
