KARANGANYARNEWS - Seniman dan budayawan Jawa Tengah membutuhkan payung hukum yang kuat teruntuk pembinaan, pengembangan, pelindungan, dan pemanfaatan kebudayaan.
Untuk itulah Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) berharap, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Jawa Tengah tentang Pemajuan Kebudayaan segera dibahas dan diselesaikan tahun 2024 ini.
Demikian disampaikan Ketua Umum DKJT Gunoto Saparie, menanggapi inisiatif Komisi E DPRD Jawa Tengah dalam rapat paripurna di Gedung Berlian, akhir tahun 2023 lalu.
Baca Juga: Gunoto Saparie, Penguatan Payung Hukum Dewan Kesenian Selalu Kandas di Tengah Jalan
Gunoto menggarisbawahi, pernyataan anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Soemarsono, terksit keberagaman dan kekayaan budaya di provinsi Jawa Tengah.
Mulai dari tradisi lisan, adat istiadat, manuskrip, pengetahuan tradisional, permainan rakyat, bahasa, olahraga tradisional, ritus, teknologi tradisional, dan seni.
mensosialisasikannya
Menilik kekayaan dan keanekaragaman budaya di Provinsi Jawa Tengah tersebut, Perda Pemajuan Kebudayaan menjadi sangat penting sebagai regulasi dan kepastian hukum.
Baca Juga: Perpres Strategi Kebudayaan Mangkrak 4 Tahun, Begini Tanggapan Ketua Umum DKJT
Gunoto yang juga menjabat Deputi I Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) Jawa Tengah, mengaku belum mendapatkan draf Raperda Pemajuan Kebudayaan, sehingga belum membacanya.
"Informasi yang saya peroleh, Raperda Pemajuan Kebudayaan itu memuat 13 bab dan 31 pasal," kataGunoto yang juga Ketua Umum Satupena Provinsi Jawa Tengah.
Disebutkan antara lain mengatur wewenang pemerintah daerah dalam mengatur objek pemajuan kebudayaan, sistem pengelolaan terpadu, ekosistem kebudayaan, apresiasi budaya, penghargaan peran serta masyarakat, pendanaan, dan lainnya.
Baca Juga: Diluncurkan Satupena Awal 2024, Inilah Deretan Penulis Antologi Esai Lingkungan Hidup
Menyinggung naskah akademik Raperda Pemajuan Kebudayaan, Gunoto menjelaskan, sesungguhnya ia juga belum memperoleh dan membacanya. Karena itu, ia tidak tahu persis bagaimana landasan ideologis, filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Raperda Pemajuan Kebudayaan tersebut.
"Komisi E DPRD Jawa Tengah perlu mensosialisasikannya di kalangan seniman dan budayawan. Termasuk di kalangan intelektual dan akademisi," kata dia menambahkan.
Gunoto mengatakan, masih banyak seniman dan budayawan, bahkan termasuk yang senior, belum banyak yang tahu jika Komisi E DPRD Jateng sedang berjuang membawa aspirasi mereka dalam Raperda Pemajuan Kebudayaan. Para seniman dan budayawan, menurutnya perlu diajak dialog dan didengar ide maupun pendapatnya.***