Network
Tahapan Pemilu yang dia maksud, penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) yang semestinya harus diawasi Bawaslu di masing-masing kabupaten dan Kota.
Baca Juga: Ganjar Pakai Baju Bergambar Jokowi, Sindir Pembelokan Partai Golkar dan PAN
Terlebih, menurutnya Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja juga pada bulan Juli 2023 lalu, pernah juga mengusulkan agar Pemilu serentak 2024 ditunda. Usulan ini, sempat juga membuatnya dilaporkan ke DKPP sejumlah pihak.
“Ini jelas terdapat indikasi upaya terstruktur, sistematis dan masif untuk menggagalkan Pemilu serentak tahun 2024 oleh Bawaslu,” tudingnya Suryanto sebagaimana ditulis WartaBromo.com.
Ketua dan anggota Bawaslu RI, menurutnya dinilai tidak becus dalam melakukan tugas perekrutan Bawaslu Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, terutama di Jawa Timur.
Cawapres
Baca Juga: Bursa Cawapres 2024: Siapa Pendamping Prabowo, Anies, dan Ganjar?
Akibatnya, timbul ketidakpastian pengawasan Pemilu di Kabupaten dan Kota. Selain itu, dampak ketidakprofesionalan dan ketidakpastian dalam pengumuman hasil proses perekrutan, menimbulkan terjadinya kekosongan Bawaslu di Kabupaten dan Kota se Jawa Timur.
Integritas dan Profesional
