Network
KARANGANYARNEWS - Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM, menolak ketidaknetralan dan mendesak Presiden Jokowi menghentikan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu 2024. Selain itu, juga menagih 5 sumpah Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi, juga mereka nilai telah meninggalkan nilai-nilai demokrasi berperspektif perempuan. Disebutkan, suara perempuan yang kritis terhadap sikap presiden tidak dianggap penting.
Kritik dari universitas-universitas dan organisasi masyarakat sipil termasuk perempuan diabaikan, Pemilu hanya digunakan sebagai alat kontestasi, perempuan jadi penonton ketidakadilan dan keserakahan.
Baca Juga: DKPP Putuskan 118 Pelanggaran, Profesionalisme KPU dan Bawaslu Dipertanyakan
Kaum perempuan, juga disebutkan berkeberatan dengan pajak dan digunakan untuk kepentingan politik partisan yang dilakukan presiden dan pendukungnya.
"Apa yang dilakukan Jokowi tidak sesuai dengan Nawacita presiden di 2014," tulis Ulfa Kasim, perwakilan Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM, dalam keterangan resminya yang diterima sejumlah media.
Mimbar Demokrasi
Pemerintah berjanji untuk tidak absen dan akan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi, dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
Baca Juga: 44.851 ODGJ Masuk DPT Pemilu 2024, Bolehkah Gunakan Hak Pilihnya?
Presiden Jokowi juga mereka sebutkan telah meninggalkan nilai-nilai demokrasi berperspektif perempuan, dimana suara perempuan yang kritis terhadap sikap presiden tidak dianggap penting.
Selain itu, Kritik dari universitas-universitas dan organisasi masyarakat sipil termasuk perempuan diabaikan. Pemilu hanya digunakan sebagai alat kontestasi, perempuan jadi penonton ketidakadilan dan keserakahan.
Sebagaimana diberitakan, ratusan individu dan organisasi perempuan yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM menyelenggarakan mimbar demokrasi perempuan di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jumat 09 Februari 2024.
Baca Juga: 6 Cara Termudah Beserta Link, Chek DPT dan TPS Tempat Nyoblos Pemilu 2024
Para peserta aksi mengenakan baju bernuansa ungu sebagai simbol perjuangan para perempuan menolak penyalahgunaan kekuasaan.
Mimbar demokrasi perempuan diisi dengan pembacaan orasi, puisi, dan lagu atas kondisi demokrasi yang sangat buruk di masa reformasi yang dilakukan Presiden.
Tagih 5 Sumpah Presiden Jokowi
Dalam deklarasi ini Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM juga menagih 5 sumpah Jokowi sebagai presiden diantaranya disebutkan:
- Kami menolak ketidaknetralan presiden karena merusak demokrasi, mengoyak keadilan dan memecah bangsa
- Kami menolak penyalahgunaan kekuasaan presiden dalam mendukung paslon dengan melanggar konstitusi, mengukuhkan nepotisme, oligarki dan patriarki
- Kami menolak keberpihakan presiden pada pasangan calon/ paslon yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM berat masa lalu dan tanpa pertanggungjawaban di depan hukum termasuk perkosaan massal Mei 1998
Baca Juga: Ketua KPU Langgar Kode Etik dan Dapat Peringatan Keras, Terima Gibran Jadi Cawapres
- Kami menolak pajak kami digunakan untuk kepentingan politik partisan melalui pembagian bantuan sosial/ bansos sebagai wajah baru penyalahgunaan kekuasaan.
5. Kami menagih sumpah, nilai-nilai, seluruh janji penegakan demokrasi, HAM, kesejahteraan rakyat dan kepatuhan pada konstitusi yang saat ini diingkari dan menjadi warisan buruk bagi generasi muda Indonesia.***
